Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Tugas Bidang PPLH adalah sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program, pengkoordinasian pelaksanaan teknis, fasilitasi, pemantauan  dan evaluasi, pelaporan bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan serta pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang pengkajian dampak lingkungan, pengkajian dokumen lingkungan, serta perizinan;

(2) Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH);
c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan
RPJMD;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB
hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
i. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan
Hidup;
j. Penyusunan Status dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
k. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
l. Penyusunan dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kabupaten;
m. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
n. pembinaan, Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS ;
o. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
p. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
q. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
r. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
s. Sosialisasi, penyelesaian, rekomendasi, tindak lanjut, bimbingan
teknis, monitoring dan pelaporan tata cara pengaduan;
t. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
u. Penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap usaha dan atau
kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan;
v. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan  lingkungan;
w. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan
Hidup Daerah;
x. Pengkoordinasian penegakan hukum lingkungan
y. Pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum atas pelanggaran
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
fungsinya

Pasal 18

(1) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH , membawahi :
a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan
Hukum Ligkungan.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Penaatan
PPLH.

Pasal 19

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan menyediakan bahan rencana dan program, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis, pelaporan bidang manajemen lingkungan, sistem informasi lingkungan, dan pemantauan kualitas lingkungan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. Penyusunan dokumen RPPLH;
c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan
RPJMD;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB
hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
i. Penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup;
j. Penyusunan Status dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
k. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
l. Penyusunan dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kabupaten;
m. Fasilitasi keterlibatan masyarakat, pembinaan, Pemantauan dan
evaluasi dalam pelaksanaan KLHS;
n. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau  kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
o. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
p. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
q. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan menyediakan bahan rencana dan program, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum  Ligkungan mengenai dampak lingkungan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
k. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;
l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
m. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
n. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
o. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara
terpadu Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi jenis
usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.